Profil

Tupoksi DLHK



Struktur Organisasi DLHK Kota Denpasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar  Nomor 13 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai  fungsi dan  rincian tugas sebagai berikut :

 

a.    Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasarmempunyai fungsi:

-            perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup ;

-            pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan;

-            pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan;

-            pelaksanaan administrasi dinas;

-            pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Rincian Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yaitu:

a. menetapkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman                                        pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi tugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan                  program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

d. membina bawahan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala      agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

e. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas, tanggung jawab,                      permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

f.  membuat perumusan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan      tugas;

g. memberikan pelayanan umum dan urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,        Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPTD                Pengelolaan Sampah serta UPTD Laboratorium Lingkungan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku untuk menghindari kerusakan            lingkungan hidup;

h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan        tugas;

i.  mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara membandingkan antara program          kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

j.  menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan                secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Uraian mengenai tugas Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut.

1.    Sekretariat Dinas Lingkungan Hidupdan Kebersihan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada kepalaSub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala SubBagian dilingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional danpenyelenggaraan tugas–tugas Bidang dan UPTD serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;

f.  mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;

g. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;

h. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;

i.  mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai proseduryang berlakusebagai bahanlaporan pertanggungjawaban;

j.  melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturanyang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

k. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

l.  melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

n.  membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuaidengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat;dan

o.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.    Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional Bidang Tata Lingkungan berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang pada Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberikan petunujuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang pada Bidang Tata Lingkungan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelasanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Tata Lingkungan secara berkala agar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku untuk tersedianya data dan informasi lingkungan;

f.  menyusunan dokumen RPPLH Sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelestarian lingkungan;

g. mengordinasikan dan mengsinkronisasikan pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM untuk menentukan kebijakan dibidang lingkungan hidup;

h. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH untuk penaatan pengelolaan lingkungan hidup;

i.  menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerusakan lingkungan;

j.  mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasisdaya dukung dan daya tamping lingkungan untuk penaatan dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukanya;

k.  menyusun instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB&PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup;

l.  mensinkronisasikan RPPLH Provinsi, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion untuk menghindari tumpeng tindih kewenangan pengelolaan lingkungan hidup;

m. menyusun NSDA dan LH sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan informasi ketersedian sumber daya alam;

n. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan informasi kualitas lingkungan;

o. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi standar kualitas lingkungan;

p. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH untuk melakukan pertimbangan lingkungan dalam melaksanakan usaha dan / atau kegiatan usaha;

q. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis di tingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk menentukan daya dukung dan daya tamping lingkungan;

r.  mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mendapatkan legalitas KLHS;

s. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaanKLHS untuk menjaga daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;

t.  memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS untuk menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS untuk tertib pelaksanaan KLHS;

v.  mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL,izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) agar sesuai dengan kapasitas usaha dan / atau kegiatan;

w. melaksanakan penilaian dan menerbitkan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) sesuai persyaratan untuk ketaatan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

x.  menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) sesuai ketentuan untuk membahas dokumen lingkungan;

y.  melaksanakan perlindungan sumber daya alam sesuai ketentuan untuk kelestarian sumber daya alam;

z.  melaksanakan pengawetan sumber daya alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam;

aa. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam;

bb. melaksanakan pencadangan sumber daya alam untuk sumber daya alam yang terbarukan;

cc.  melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;

dd.  melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profilemisi GRK untuk menyiapkan data profil gas rumah kaca;

ee.  menyusun rencana konservasi keanekaragaman hayati untuk pemulihan lingkungan hidup;

ff.    menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati untuk melestarikan lingkungan hidup;

gg.  melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaankonservasi keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan keragaman hayati;

hh.  menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan solusi dalam mengelola keragaman hayati;

ii.    mengembangkan sistem informasi dan pengelolaandata base keanekaragaman hayati sesuai ketentuan yang berlaku untuk data dan informasi tentang keragaman hayati;

jj.  mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan dating;

kk. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala  sebagai akuntabilitas Bidang Tata Lingkungan; dan

ll. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.    Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelasanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah di tingkat kota;

f. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kota sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. merumuskan kebijakan pengurangan sampah, menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu sesuai standar yang berlaku untuk mengevaluasi kinerja;

h. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri sesuai prosedur yang berlaku untuk mengurangi timbunan sampah;

i.  melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menekan tingkat pencemaran;

j. melaksanakan pembinaan, pemanfaatan kembali sampah dan menyediakan fasilitas pendaur-ulangan sampah sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan nilai ekonomis sampah;

k. menata dan mengatur gundukan/tumpukan sampah yang diolah menjadi kompos sesuai prosedur yang berlaku agar tumpukan sampah tidak rusak dan dapat menghasilkan kompos yang baik;

l. mengatur dan melaksanakan pembersihan jalan di lingkungan TPA sesuai prosedur yang berlaku agar jalan di lingkungan TPA tetap asri;

m. mengatur dan melaksanakan pemanfaatan sampah melalui pengoprasian komposting agar menghasilkan kompos yang berkualitas;

n. mengatur dan melaksanakan pengangkutan sistem daur ulang sampah ke pembuangan sesuai prosedur yang berlaku agar residu hasil pemilahan sampah tidak menumpuk di lokasi pemilahan;

o. mengumpulkan data volume hasil kegiatan daur ulang limbah sesuai prosedur yang berlaku agar hasil kegiatan operasional composting tercatat dengan baik;

p. melaksanakan dan mengawasi tenaga komposting dan peralatan komposting, sesuai prosedur yang berlaku  untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;

q. mengatur dan menata lokasi Tempat Pembuangan Sampah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku agar tertata dengan baik dan lancar;

r.  mengatur dan melaksanakan pengelolaan sampah, pemerataan dan pengurugan sesuai prosedur yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan;

s. mengatur dan melaksanakan kegiatan pencatatan keluar masuk kendaraan pengangkut sampah serta mencatat volume sampah sesuai prosedur yang berlaku agar terciptanya tertib pembuangan sampah;

t.  mengatur dan melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan bagi kendaraan yang membuang sampah ke TPA sesuai ketentuan yang berlaku agar target retribusi tercapai;

u. mengendalikan, memelihara dan mengoperasikan alat-alat berat di TPA sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

v. mengendalikan pencemaran akibat sampah dan melaksanakan penghijauan jalan di TPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang sehat;

w. merumuskan kebijakan penanganan  sampah ditingkat kota, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang sehat;

x. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penanganan sampah dan pemrosesan akhir sampah, dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada sekolah, instansi terkait dan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan;

y. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

z. menerima dan mendistribusikan barang-barang peralatan sarana dan prasarana persampahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

aa. melaksanakan penatausahaan sarana prasarana persampahan yang masuk gudang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;

bb. melaksanakan penyimpanan, perawatan dan pengamanan barang dalam gudang sesuai dengan prosedur yang berlaku agar barang terpelihara dengan baik;

cc. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat pengumpulan sementara dan pemrosesan akhir sampah;

dd. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk efisiensi lahan;

ee. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kebersihan lingkungan;

ff.  memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk kesehatan masyarakat;

gg. melaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kebersihan lingkungan;

hh. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang perekonomian masyarakat;

ii. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan sampah;

jj.  melaksanakan rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan sampah;

kk. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja;

ll. merumuskan penyusunan kebijakan rekomendasi/ perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;

mm. menerbitkan rekomendasi/ perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengurangi terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup;

nn.  melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpan sementara limbah B3 dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku agar mengurangi terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup;

oo.  menyusun kebijakan rekomendasi/ perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbahB3 (pengajuan, perpanjangan, perubahandan pencabutan) dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;

pp.  menerbitkan rekomendasi/ perizinan bagi pengumpul limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;

qq. menerbitkan rekomendasi/ perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan Alat Angkut Roda 3 (Tiga) dilakukan dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;

rr.  menerbitkan rekomendasi/ perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;

ss. menerbitkan rekomendasi/ perizinan penguburan limbah B3 medis sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;

tt.  melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan hidup;melaksanakan Perizinan Penguburan Limbah B3 Medis;

uu. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana  yang akan datang;

vv. membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan

ww. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.    Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c.  memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.  menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. melaksanakan pemantauan kualitas air, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelestarian sumber daya air

f.  melaksanakan pemantauan kualitas udara; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kualitas udara

g. melaksanakan pemantauan kualitas tanah; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengendalian kualitas tanah

h. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut; Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kelestarian pesisir dan laut

i.  menentukan baku mutu lingkungan; untuk standarisasi kualitas lingkungan

j.  menyiapkan sarpras pemantauan lingkungan (laboratoriumlingkungan); untuk memantau kualitas lingkungan

k. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan

l. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengendalian kualitas lingkungan

m. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemarinstitusi dan non institusi; sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan

n. menentukan baku mutu sumber pencemar; sebagai standarisasi pengendalian kualitas lingkungan

o. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

p. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

q. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemarinstitusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

r. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasilevaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

s. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan; sebagai standarisasi pengendalian kualitas lingkungan

t.  melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas

u. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan

v. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan

w. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

x. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.    Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional pada Bidang Penaatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup                  dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia  pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan HIdup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran kembali;

f.  memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha ataukegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup; dengan memberikan sosialisasi an pembinaan ;

g. melaksanakan penelaahan dan verifikasi ataspengaduan; untuk mengambil suatu tindakan sebagai legalitas atas verifikasi pengaduan;

h. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; sebagai tindak lanjut dari hasil pengaduan;

i.  melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; untuk menambah keahlian atau kopetensi dalam mengangani pengaduan;

j.  menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; dengan berkoordinasi yang melibatkan instasi terkait;

k.  mensosialisasikan tata cara pengaduan; agar masyarakat memahami tata cara penyampaian pengaduan;

l.  mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuaidengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup; untuk mempercepat pengaduan;

m. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha danatau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan data ijin lingkungan yang akuntable;

n.  melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib ijin lingkungan;

o.  melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik;

p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah; sesuai dengan ketentuan agar petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

q. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan; sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

r.  melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaranperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; sesuai dengan ketentuan agar target tercapai;

s. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkunganhidup; sesuai dengan ketentuan agar pelanggaran dapat diminimalkan;

t.  melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; sesuai ketentuan yang berlaku agar penanganan dapat dilaksanakan dengan baik;

u. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; sesuai ketentuan yang berlaku agar MHA lebih paham tentang pengelolaan lingkungan;

v. mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta menetapkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tertib administrasi;

w. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaanMHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional danhak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

x.  melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA; sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran tugas;

y.  membentuk panitia pengakuan masyarakat hukumadat; sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran tugas;

z.  menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup; sesuai dengan ketentuan untuk data yang akuntable;

aa. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;

bb.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku untuk menambah keahlian bagi masyarakat;

cc. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk kelancaran tugas;

dd. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuantradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk kelancaran tugas;

ee. menyiapkan Sarpras Peningkatan Kapasitas Dan Peningkatan Kerjasama MHA, Kearifan Lokal AtauPengetahuan Tradisional Terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan sarpras MHA;

ff. menyiapkan Pengembangan Materi Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH;;

gg. menyiapkan Pengembangan Metode Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH;

hh. melaksanakan Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH;

ii. melaksanakan Peningkatan Kapasitas Instruktur Dan Penyuluh LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH;

jj. melaksanakan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH;

kk. melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Diklat DanPenyuluhan; sesuai ketentuan yang berlaku bagi penyuluh LH;

ll. menyiapkan Sarpras Diklat dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan Diklat berjalan dengan lancer;

mm. melaksanakan Pengembangan Jenis Penghargaan LH; sesuai ketentuan yang berlaku dan kompetensinya dibidang lingkungan hidup;

nn. menyusun Kebijakan Tata Cara Pemberian PenghargaanLH; sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan penghargaan bidang lingkungan hidup;

oo. melaksanakan Penilaian Dan Pemberian Penghargaan; sesuai kriteriai yang berlaku;

pp. membentuk Tim Penilai Penghargaan Yang Kompeten; sesuai ketentuan yang berlaku untuk menambah keahlian bagi penyuluh LH;

qq.  memfasilitasi Dukungan Program Pemberian Penghargaan Tingkat Provinsi dan Nasional; sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pemberian penghargaan dapat dilaksanakan secara maksimal;

rr.  mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas tugas sebagai laporan dapat dipertanggung jawaban;

ss. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas tugas sebagai laporan dapat dipertanggung jawaban;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


Foto
BINTEK KETUA TP.PKK KECAMATAN, DESA/KELURAHAN SE-KOTA DENPASAR
Facebook
Twitter